- FondBALITBANG - Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur PERIODE 1987 - 2010
- SerieII - Bidang Pemerintahan
- 121 lebih...
- Item139 - Executive Summary. Penelitian dan pengembangan kerjasama antar daerah dalam rangka pemberdayaan potensi daerah kerjasama antara Balitbang Provinsi Jawa Timur dengan Pusat Penelitian Hukum dan Administrasi Pertanahan Lembaga Penelitian Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tahun 2001
- Item140 - Surat dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tentang inventarisasi pelaksanaan kerjasama antar daerah. Tanggal 23 April 2003
- Item141 - Surat dari Kepala Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI , Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang penyampaian naskah kesepakatan bersama antara Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi dengan badan Penelitian dan Pengembangan daerah Provinsi jawa Timur. tanggal 8 maret 2004
- Item142 - Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tentang perhitungan produk domestik regional bruto (PDRB) analisa indikator makro sosial ekonomi. Tahun 2004
- Item143 - Dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepada Yth.Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur. Perihal Tindak lanjut kesepakatan bersama. Tanggal 17 Juli 2006
- Item144 - Dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepada Yth.Sdr. Kepala satuan kerja perangkat Daerah ( SKPD ) dan Biro di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Perihal Penyampaian naskah kesepakatan bersama. Tanggal 21 Oktober 2009
- Item145 - Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Trunojoyo. Tentang Kerjasama Pembengunan Daerah. 2009
- Item146 - Dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kepada Bapak Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Tanggal, Surabaya, 30 Oktober 2001. Tentang : " Hasil Kajian Profil Pelayanan Publik pada Poliklinik di RSU.DR. Soetomo Surabaya.
- Item147 - Dari Departemen dalam Negeri RI. Indonesia. Kepada Gubernur. Tanggal, Jakarta, 8 Juli 2002. Tentang " Pelaksanaan kewenangan wajib dan standart pelayanan Menimal ( SPM )
- 21 lebih...