Menampilkan 70 hasil
Deskripsi Arsip1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Surat dari Sosial Politik Kab. Jombang kepada Kepala Direktorat Sosial Politik tentang Rapat akbar PKB Jombang.
Surat dari Sosial Politik Kab. Jombang kepada Kepala Direktorat Sosial Politik tentang Rapat akbar PKB Jombang.
Surat dari Sosial Politik Kabupaten Kediri kepada Direktorat Sosial Politik TK.I Jawa Timur tentang HUT PDI dan buka puasa bersama DPD PDI Tingkat I Jawa Timur, tanggal 17 Januari 1998.
Surat dari Sosial Politik Kabupaten Kediri kepada Direktorat Sosial Politik TK.I Jawa Timur tentang HUT PDI dan buka puasa bersama DPD PDI Tingkat I Jawa Timur, tanggal 17 Januari 1998.
Surat Keputusan Bupati Kepala Dati II Trenggalek No. 188.45/110/425.012/1998 tentang penunjukan dan pengangkatan pemimpin dan bendaharawan proyek pembinaan politik dalam negeri dan pengawasan wajib lapor G30S/PKI Kabupaten Dati II Trenggalek Tahun Anggaran 1998/1999
Surat Keputusan Bupati Kepala Dati II Trenggalek No. 188.45/110/425.012/1998 tentang penunjukan dan pengangkatan pemimpin dan bendaharawan proyek pembinaan politik dalam negeri dan pengawasan wajib lapor G30S/PKI Kabupaten Dati II Trenggalek Tahun Anggaran 1998/1999
Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.11.00/MEN/1986 tentang Pembebasan bagi perusahaan atau lembaga untuk memiliki ijin memperkerjakan tenaga kerja warga Negara asing pendatang untuk kunjungan usaha bukan bekerja, Jakarta 28 Oktober 1986
Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep.11.00/MEN/1986 tentang Pembebasan bagi perusahaan atau lembaga untuk memiliki ijin memperkerjakan tenaga kerja warga Negara asing pendatang untuk kunjungan usaha bukan bekerja, Jakarta 28 Oktober 1986
Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan Undang-Undang RI No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 tentang pers dilampiri keputusan presiden tentang dewan pers, kode etik wartawan Indonesia, standar professional radio siaran, prosedur pengaduan ke dewan pers. Dinas Infokom Prop. Jatim tahun 2001
Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 tentang pers dilampiri keputusan presiden tentang dewan pers, kode etik wartawan Indonesia, standar professional radio siaran, prosedur pengaduan ke dewan pers. Dinas Infokom Prop. Jatim tahun 2001
Undang-Undang RI No. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Tahun 1993
Undang-Undang RI No. 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Tahun 1993
Undang-Undang RI no. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Tahun 1992
Undang-Undang RI no. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian. Tahun 1992
Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD
Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD
Hasil 61 s.d 70 dari 70