Showing 208 results

Archival description
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Print preview View:

3 results with digital objects Show results with digital objects

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.
Surat dari Kepala Biro Hukum kepada Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 974/12199/014/1993 tanggal 8 Juli 1993 tentang peraturan daerah Kab.Dati II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi.
Surat dari Kepala Biro Hukum kepada Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 974/12199/014/1993 tanggal 8 Juli 1993 tentang peraturan daerah Kab.Dati II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi.
Surat dari Direktur Jendral Sosial Politik kepada Kepala Ditsosopol Propinsi Jawa Timur nomor 220/018 tanggal 5 Januari 1993 tentang Draft II Rangcangan Kepmendagri tentang susunan organisasi Ditsospol Tk. I dan Kantor Sosial Politik Tk. II.
Surat dari Direktur Jendral Sosial Politik kepada Kepala Ditsosopol Propinsi Jawa Timur nomor 220/018 tanggal 5 Januari 1993 tentang Draft II Rangcangan Kepmendagri tentang susunan organisasi Ditsospol Tk. I dan Kantor Sosial Politik Tk. II.
Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur tentang Keputusan Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 270/1674/303/1999 tentang pembentukan staf pembantu panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur.
Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur tentang Keputusan Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 270/1674/303/1999 tentang pembentukan staf pembantu panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur.
Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur kepada Sdr. Kakan Sosial Politik Kab./ Kodya se-Jawa Timur nomor : 303/1989 tanggal 19 Januari 1989 tentang surat edaran Dirjen PPG Departemen Penerangan kepada seluruh penerbit pers/penerbitan non pers dan percetakan
Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur kepada Sdr. Kakan Sosial Politik Kab./ Kodya se-Jawa Timur nomor : 303/1989 tanggal 19 Januari 1989 tentang surat edaran Dirjen PPG Departemen Penerangan kepada seluruh penerbit pers/penerbitan non pers dan percetakan
Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 821.2/09/439.031/2000 tentang pembekuan jabatan.
Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 821.2/09/439.031/2000 tentang pembekuan jabatan.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Blitar tentang peraturan daerah Kab.Blitar Nomor 32 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan, kantor dilingkungan Pemerintah Kab. Blitar.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Blitar tentang peraturan daerah Kab.Blitar Nomor 32 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan, kantor dilingkungan Pemerintah Kab. Blitar.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kab. Dati II Ngawi kepada Kadit Sospol Propinsi Dati I Jawa Timur nomor : 45/276/415.102/1996 tanggal 26 April 1996 tentang surat keputusan Kakan Sosial Politik Kab.Ngawi tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Bazis) pada unit kerja Kantor Sosial Politik Kab. Ngawi.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kab. Dati II Ngawi kepada Kadit Sospol Propinsi Dati I Jawa Timur nomor : 45/276/415.102/1996 tanggal 26 April 1996 tentang surat keputusan Kakan Sosial Politik Kab.Ngawi tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Bazis) pada unit kerja Kantor Sosial Politik Kab. Ngawi.
Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyuwangi nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi
Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyuwangi nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi
Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya nomor 3 Tahun 1994 tanggal 8 Maret 1994 tentang usaha pemondokan di Kotamadya Dati II Surabaya.
Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya nomor 3 Tahun 1994 tanggal 8 Maret 1994 tentang usaha pemondokan di Kotamadya Dati II Surabaya.
Results 1 to 10 of 208