Showing 33 results

Archival description
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Print preview View:
Surat dari Direktur Tatanegara dan Hukum Internasional kepada Sdr Kepala Kanwil Departemen Kehakiman RI nomor C4.UM.02.02-59 tanggal 28 Juli 1994 tentang penyampaian Keputusan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C.27.PR.09.10 tahun 1994
Surat dari Direktur Tatanegara dan Hukum Internasional kepada Sdr Kepala Kanwil Departemen Kehakiman RI nomor C4.UM.02.02-59 tanggal 28 Juli 1994 tentang penyampaian Keputusan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C.27.PR.09.10 tahun 1994
Surat dari Direktur Jendral Sosial Politik kepada Kepala Ditsosopol Propinsi Jawa Timur nomor 220/018 tanggal 5 Januari 1993 tentang Draft II Rangcangan Kepmendagri tentang susunan organisasi Ditsospol Tk. I dan Kantor Sosial Politik Tk. II.
Surat dari Direktur Jendral Sosial Politik kepada Kepala Ditsosopol Propinsi Jawa Timur nomor 220/018 tanggal 5 Januari 1993 tentang Draft II Rangcangan Kepmendagri tentang susunan organisasi Ditsospol Tk. I dan Kantor Sosial Politik Tk. II.
Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur tentang Keputusan Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 270/1674/303/1999 tentang pembentukan staf pembantu panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur.
Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur tentang Keputusan Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 270/1674/303/1999 tentang pembentukan staf pembantu panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Blitar tentang peraturan daerah Kab.Blitar Nomor 32 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan, kantor dilingkungan Pemerintah Kab. Blitar.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Blitar tentang peraturan daerah Kab.Blitar Nomor 32 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan, kantor dilingkungan Pemerintah Kab. Blitar.
Surat dari Asisten Ketataprajaan Tk. I Jawa Timur kepada Kepala Ditsosopol Tk. I Jawa Timur Nomor : 138/7541/011/1995 tanggal 26 Mei 1995 tentang usulan peningkatan status Kota Administratip Batu menjadi Kotamadya Dati II dan pembentukan Kota Administratip Bangil di Bangil Kab.Dati II Pasuruan.
Surat dari Asisten Ketataprajaan Tk. I Jawa Timur kepada Kepala Ditsosopol Tk. I Jawa Timur Nomor : 138/7541/011/1995 tanggal 26 Mei 1995 tentang usulan peningkatan status Kota Administratip Batu menjadi Kotamadya Dati II dan pembentukan Kota Administratip Bangil di Bangil Kab.Dati II Pasuruan.
Uraian penjelasan hasil Sidang Umum MPR tahun 1993
Uraian penjelasan hasil Sidang Umum MPR tahun 1993
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 471.2-302 tahun 1995 tentang pengukuhan Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 471.2-302 tahun 1995 tentang pengukuhan Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat.
Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur kepada Sdr. Kakan Sosial Politik Kab./ Kodya se-Jawa Timur nomor : 303/1989 tanggal 19 Januari 1989 tentang surat edaran Dirjen PPG Departemen Penerangan kepada seluruh penerbit pers/penerbitan non pers dan percetakan
Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur kepada Sdr. Kakan Sosial Politik Kab./ Kodya se-Jawa Timur nomor : 303/1989 tanggal 19 Januari 1989 tentang surat edaran Dirjen PPG Departemen Penerangan kepada seluruh penerbit pers/penerbitan non pers dan percetakan
Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 821.2/09/439.031/2000 tentang pembekuan jabatan.
Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 821.2/09/439.031/2000 tentang pembekuan jabatan.
Results 1 to 10 of 33