Menampilkan 208 hasil

Deskripsi Arsip
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur Bahasa Indonesia
Pratinjau hasil cetak Lihat:

3 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Keputusan Gubernur KDH TK I Jatim Nomor 259 Tahun 1989 tentang tim pengarah produksi film 10 Nopember 1945
Keputusan Gubernur KDH TK I Jatim Nomor 259 Tahun 1989 tentang tim pengarah produksi film 10 Nopember 1945
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-7)
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-7)
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku 8)
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku 8)
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-9)
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-9)
PERDA TK. I
PERDA TK. I
PRODUK HUKUM
PRODUK HUKUM
Instruksi Laksus Pangkopkamtib Daerah Jawa Timur No. Instr-01/Komda/VIII/1974 tanggal 6 Agustus 1974 tentang peningkatan operasionil screening terhadap tubuh aparatur pemerintah / Negara (Sipil/ABRI) dalam rangka pembersihan dari sisa-sisa G30S/PKI. Tanggal 6 Agustus 1974
Instruksi Laksus Pangkopkamtib Daerah Jawa Timur No. Instr-01/Komda/VIII/1974 tanggal 6 Agustus 1974 tentang peningkatan operasionil screening terhadap tubuh aparatur pemerintah / Negara (Sipil/ABRI) dalam rangka pembersihan dari sisa-sisa G30S/PKI. Tanggal 6 Agustus 1974
PENGAWASAN ORANG ASING DAN PENGAMANAN SOSBUD
PENGAWASAN ORANG ASING DAN PENGAMANAN SOSBUD
INSTRUKSI MENTERI
INSTRUKSI MENTERI
Himpunan peraturan perundang-undangan yang burhubungan dengan WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilik dan penelitian serta penilaian terhadap WNRI yang terlibat G30S/PKI Gol. C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya pada Pemilu 1977. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik.
Himpunan peraturan perundang-undangan yang burhubungan dengan WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilik dan penelitian serta penilaian terhadap WNRI yang terlibat G30S/PKI Gol. C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya pada Pemilu 1977. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik.
Hasil 1 s.d 10 dari 208