Print preview Close
Showing 1053 results
Archival description2 results with digital objects Show results with digital objects
urat dari Kepala Perusahaan Pembikinan Garam kepada Penguasa Pegaraman. No. 2179.C1/2a tanggal 18 Djuni 1956 tentang kerugiankerugian yang diderita oleh negara.
urat dari Kepala Perusahaan Pembikinan Garam kepada Penguasa Pegaraman. No. 2179.C1/2a tanggal 18 Djuni 1956 tentang kerugiankerugian yang diderita oleh negara.
Uraian singkat tentang bagian pelajaran dari Perusahaan Garam dan Soda Negeri oleh Soewahjo Kepala perusahaan Garam dan Soda Negeri. 2 lembar,copy Baik
Uraian singkat tentang bagian pelajaran dari Perusahaan Garam dan Soda Negeri oleh Soewahjo Kepala perusahaan Garam dan Soda Negeri. 2 lembar,copy Baik
Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri berhubung dengan penghapusan jabatan Menteri Urusan Pegawai.
Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai kepada Perdana Menteri berhubung dengan penghapusan jabatan Menteri Urusan Pegawai.
Undang-undang nomor 32 tahun 1956 (Lembaran Negara no. 77 tahun 1956) pembuat Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Undang-undang nomor 32 tahun 1956 (Lembaran Negara no. 77 tahun 1956) pembuat Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Desember 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Undang-undang No. 82 Tahun 1958 Pembuat Presiden Indonesia Ir. Soekarno tentang perpanjangan jangka waktu satu tahun daripada keadaan perang yang telah dinyatakan dengan Keputusan Presiden Rl No. 225 Tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 dan yang disyahkan dengan Undang-undang No. 79 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 170) untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Undang-undang No. 82 Tahun 1958 Pembuat Presiden Indonesia Ir. Soekarno tentang perpanjangan jangka waktu satu tahun daripada keadaan perang yang telah dinyatakan dengan Keputusan Presiden Rl No. 225 Tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 dan yang disyahkan dengan Undang-undang No. 79 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 170) untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1957 pembuat Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Mei 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
Undang-undang Darurat nomor 11 tahun 1957 pembuat Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Mei 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
Undang-undang Darurat no. 12 tahun 1957 pembuat Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Mei 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
Undang-undang Darurat no. 12 tahun 1957 pembuat Presiden Republik Indonesia tanggal 22 Mei 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
Turunan surat edaran Penguasa Perang Pusat No. SE/Peperpu/07/1958 tanggal 21 Mei 1958 tentang gugurnya peraturan Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No PRT/PM/06/1957 tentang larangan pemindahan hak dan pembebanan hak milik perusahaan dan perseorangan warga negara Belanda tanpa ijin serta p^raturan-peraturan pelaksanaannya.
Turunan surat edaran Penguasa Perang Pusat No. SE/Peperpu/07/1958 tanggal 21 Mei 1958 tentang gugurnya peraturan Penguasa Militer Kepala Staf Angkatan Darat No PRT/PM/06/1957 tentang larangan pemindahan hak dan pembebanan hak milik perusahaan dan perseorangan warga negara Belanda tanpa ijin serta p^raturan-peraturan pelaksanaannya.
Turunan surat dari Perdana Menteri kepada Penguasa Perang Pusat/KSAD di Jakarta. No. 16/ 9101/1958 tanggal 18 Maret 1958 tentang penghentian pemberian ijin pemindahan hak perusahaan Belanda.
Turunan surat dari Perdana Menteri kepada Penguasa Perang Pusat/KSAD di Jakarta. No. 16/ 9101/1958 tanggal 18 Maret 1958 tentang penghentian pemberian ijin pemindahan hak perusahaan Belanda.
Turunan surat dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat kepada Ketua Penguasa Perang Swantantra Tingkat I No. B.639/ITPS/1958 tanggal 8 Mei 1958 tentang penyerahan penguasaan atas N.V Ijsmij Petodjo, cs dan pengawasan atas N.V Verenigde Ijsfabrieken kepada Kolonel H.M Bachrun cs
Turunan surat dari Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat kepada Ketua Penguasa Perang Swantantra Tingkat I No. B.639/ITPS/1958 tanggal 8 Mei 1958 tentang penyerahan penguasaan atas N.V Ijsmij Petodjo, cs dan pengawasan atas N.V Verenigde Ijsfabrieken kepada Kolonel H.M Bachrun cs
Results 1 to 10 of 1053