Showing 50 results

Archival description
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur Indonesian
Print preview View:
Surat dari Walikotamadya KDH Tk. II Probolinggo kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : 125/457/330/1983 tanggal 30 Juli 1983 tentang laporan pemekaran wilayah Kotamadya Daerah Tingkai II Probolinggo.
Surat dari Walikotamadya KDH Tk. II Probolinggo kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : 125/457/330/1983 tanggal 30 Juli 1983 tentang laporan pemekaran wilayah Kotamadya Daerah Tingkai II Probolinggo.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Tuban kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 593/101/411.41/1991 tanggal 1 Mei 1991 tentang laporan perkembangan pembangunan Pabrik Semen Gresik di Tuban.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Tuban kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 593/101/411.41/1991 tanggal 1 Mei 1991 tentang laporan perkembangan pembangunan Pabrik Semen Gresik di Tuban.
Surat dari Setwilda Tk. I Jawa Timur tentang kesimpulan / penekanan rapat kerja terbatas pimpinan daerah tahun 1985 di Surabaya pada tanggal 8 April 1985.
Surat dari Setwilda Tk. I Jawa Timur tentang kesimpulan / penekanan rapat kerja terbatas pimpinan daerah tahun 1985 di Surabaya pada tanggal 8 April 1985.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kab. Probolinggo tentang program kerja Kantor Sosial Politik Kab. Probolinggo tahun 1993/1994 tanggal 17 Mei 1993.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kab. Probolinggo tentang program kerja Kantor Sosial Politik Kab. Probolinggo tahun 1993/1994 tanggal 17 Mei 1993.
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Surat dari Dirjen Sosial Politik kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur, Bupati / Walikotamadya KDH Tk. II se Jawa Timur Nomor 972/597 tanggal 9 April 1996 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana ganjaran biaya operasional BP7, Sosial Politik dan Linmas Tahun Anggaran 1996/1997.
Surat dari Dirjen Sosial Politik kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur, Bupati / Walikotamadya KDH Tk. II se Jawa Timur Nomor 972/597 tanggal 9 April 1996 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana ganjaran biaya operasional BP7, Sosial Politik dan Linmas Tahun Anggaran 1996/1997.
Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
Surat dari Direktur Jendral Sosial Politik kepada Kepala Ditsosopol Propinsi Jawa Timur nomor 220/018 tanggal 5 Januari 1993 tentang Draft II Rangcangan Kepmendagri tentang susunan organisasi Ditsospol Tk. I dan Kantor Sosial Politik Tk. II.
Surat dari Direktur Jendral Sosial Politik kepada Kepala Ditsosopol Propinsi Jawa Timur nomor 220/018 tanggal 5 Januari 1993 tentang Draft II Rangcangan Kepmendagri tentang susunan organisasi Ditsospol Tk. I dan Kantor Sosial Politik Tk. II.
Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyuwangi nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi
Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyuwangi nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi
Surat dari Kepala Biro Hukum kepada Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 974/12199/014/1993 tanggal 8 Juli 1993 tentang peraturan daerah Kab.Dati II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi.
Surat dari Kepala Biro Hukum kepada Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 974/12199/014/1993 tanggal 8 Juli 1993 tentang peraturan daerah Kab.Dati II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi.
Results 1 to 10 of 50