Print preview Close

Showing 208 results

Archival description
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Print preview View:

3 results with digital objects Show results with digital objects

Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyuwangi nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi
Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyuwangi nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi
Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya nomor 3 Tahun 1994 tanggal 8 Maret 1994 tentang usaha pemondokan di Kotamadya Dati II Surabaya.
Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya nomor 3 Tahun 1994 tanggal 8 Maret 1994 tentang usaha pemondokan di Kotamadya Dati II Surabaya.
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri D1, Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur nomor 16 tahun 1986 tanggal 9 Maret 1987 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri D1, Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur nomor 16 tahun 1986 tanggal 9 Maret 1987 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
Uraian penjelasan hasil Sidang Umum MPR tahun 1993
Uraian penjelasan hasil Sidang Umum MPR tahun 1993
DPRD
DPRD
KEPUTUSAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Surat dari Dirjen Sosial Politik kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur, Bupati / Walikotamadya KDH Tk. II se Jawa Timur Nomor 972/597 tanggal 9 April 1996 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana ganjaran biaya operasional BP7, Sosial Politik dan Linmas Tahun Anggaran 1996/1997.
Surat dari Dirjen Sosial Politik kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur, Bupati / Walikotamadya KDH Tk. II se Jawa Timur Nomor 972/597 tanggal 9 April 1996 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana ganjaran biaya operasional BP7, Sosial Politik dan Linmas Tahun Anggaran 1996/1997.
Surat dari Walikotamadya KDH Tk. II Probolinggo kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : 125/457/330/1983 tanggal 30 Juli 1983 tentang laporan pemekaran wilayah Kotamadya Daerah Tingkai II Probolinggo.
Surat dari Walikotamadya KDH Tk. II Probolinggo kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : 125/457/330/1983 tanggal 30 Juli 1983 tentang laporan pemekaran wilayah Kotamadya Daerah Tingkai II Probolinggo.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Tuban kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 593/101/411.41/1991 tanggal 1 Mei 1991 tentang laporan perkembangan pembangunan Pabrik Semen Gresik di Tuban.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Tuban kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 593/101/411.41/1991 tanggal 1 Mei 1991 tentang laporan perkembangan pembangunan Pabrik Semen Gresik di Tuban.
Results 11 to 20 of 208