Print preview Close

Showing 1420 results

Archival description
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Item
Print preview View:
Ascending

139 results with digital objects Show results with digital objects

Surat dari Bupati KDH Tk. II Blitar tentang peraturan daerah Kab.Blitar Nomor 32 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan, kantor dilingkungan Pemerintah Kab. Blitar.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Blitar tentang peraturan daerah Kab.Blitar Nomor 32 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan, kantor dilingkungan Pemerintah Kab. Blitar.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kab. Dati II Ngawi kepada Kadit Sospol Propinsi Dati I Jawa Timur nomor : 45/276/415.102/1996 tanggal 26 April 1996 tentang surat keputusan Kakan Sosial Politik Kab.Ngawi tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Bazis) pada unit kerja Kantor Sosial Politik Kab. Ngawi.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kab. Dati II Ngawi kepada Kadit Sospol Propinsi Dati I Jawa Timur nomor : 45/276/415.102/1996 tanggal 26 April 1996 tentang surat keputusan Kakan Sosial Politik Kab.Ngawi tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Bazis) pada unit kerja Kantor Sosial Politik Kab. Ngawi.
Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyuwangi nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi
Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyuwangi nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi
Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya nomor 3 Tahun 1994 tanggal 8 Maret 1994 tentang usaha pemondokan di Kotamadya Dati II Surabaya.
Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya nomor 3 Tahun 1994 tanggal 8 Maret 1994 tentang usaha pemondokan di Kotamadya Dati II Surabaya.
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri D1, Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur nomor 16 tahun 1986 tanggal 9 Maret 1987 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri D1, Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur nomor 16 tahun 1986 tanggal 9 Maret 1987 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
Uraian penjelasan hasil Sidang Umum MPR tahun 1993
Uraian penjelasan hasil Sidang Umum MPR tahun 1993
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 471.2-302 tahun 1995 tentang pengukuhan Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 471.2-302 tahun 1995 tentang pengukuhan Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Results 11 to 20 of 1420