Showing 208 results
Archival description3 results with digital objects Show results with digital objects
Naskah hasil pemeriksanaan pada Direktorat Sosial Politik Prop. Dati I Jatim.
Naskah hasil pemeriksanaan pada Direktorat Sosial Politik Prop. Dati I Jatim.
Clearance test (calon legislatif) khusus MPR/DPR an. Soewito Widigdo anggota DPRD Kodya Malang
Clearance test (calon legislatif) khusus MPR/DPR an. Soewito Widigdo anggota DPRD Kodya Malang
Surat dari Kepala Biro Kepagawaian Prop.Dati I Jatim kepada Kaditsospol Prop. Dati I Jatim tentang penyampaian rekapitulasi PNS yang terkena klasifikasi C2/C3 dilingkungan Pemerintah Prop. Dati I Jatim
Surat dari Kepala Biro Kepagawaian Prop.Dati I Jatim kepada Kaditsospol Prop. Dati I Jatim tentang penyampaian rekapitulasi PNS yang terkena klasifikasi C2/C3 dilingkungan Pemerintah Prop. Dati I Jatim
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Informasi hukum dan perundang-undangan Propinsi Dati I Jatim diterbitkan oleh Biro Hukum Kantor Gubernur KDH TK I Jatim
Informasi hukum dan perundang-undangan Propinsi Dati I Jatim diterbitkan oleh Biro Hukum Kantor Gubernur KDH TK I Jatim
Clearance test (calon legislatif) khusus DPRD TK II an. H. Deh Anwar jabatan wakli ketua DPRD TK II Jember
Clearance test (calon legislatif) khusus DPRD TK II an. H. Deh Anwar jabatan wakli ketua DPRD TK II Jember
Results 201 to 208 of 208