Print preview Close
Showing 50 results
Archival descriptionDari Kakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : W10.PR.07.10-01 tanggal 12 Januari 2000 tentang perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangn RI.
Dari Kakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : W10.PR.07.10-01 tanggal 12 Januari 2000 tentang perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangn RI.
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1996 tanggal 22 April 1996 tentang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa didaerah seluruh Indonesia tahun anggaran 1996/1997
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1996 tanggal 22 April 1996 tentang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa didaerah seluruh Indonesia tahun anggaran 1996/1997
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 821.2/09/439.031/2000 tentang pembekuan jabatan.
Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 821.2/09/439.031/2000 tentang pembekuan jabatan.
Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri D1, Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur nomor 16 tahun 1986 tanggal 9 Maret 1987 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri D1, Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur nomor 16 tahun 1986 tanggal 9 Maret 1987 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyuwangi nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi
Peraturan Daerah Kab. Dati II Banyuwangi nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi
Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya nomor 3 Tahun 1994 tanggal 8 Maret 1994 tentang usaha pemondokan di Kotamadya Dati II Surabaya.
Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya nomor 3 Tahun 1994 tanggal 8 Maret 1994 tentang usaha pemondokan di Kotamadya Dati II Surabaya.
Results 1 to 10 of 50