Showing 50 results
Archival descriptionUndang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Surat dari Kepala Biro Hukum kepada Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 974/12199/014/1993 tanggal 8 Juli 1993 tentang peraturan daerah Kab.Dati II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi.
Surat dari Kepala Biro Hukum kepada Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 974/12199/014/1993 tanggal 8 Juli 1993 tentang peraturan daerah Kab.Dati II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kab. Dati II Ngawi kepada Kadit Sospol Propinsi Dati I Jawa Timur nomor : 45/276/415.102/1996 tanggal 26 April 1996 tentang surat keputusan Kakan Sosial Politik Kab.Ngawi tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Bazis) pada unit kerja Kantor Sosial Politik Kab. Ngawi.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kab. Dati II Ngawi kepada Kadit Sospol Propinsi Dati I Jawa Timur nomor : 45/276/415.102/1996 tanggal 26 April 1996 tentang surat keputusan Kakan Sosial Politik Kab.Ngawi tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Bazis) pada unit kerja Kantor Sosial Politik Kab. Ngawi.
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Surat dari Dirjen Sosial Politik kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur, Bupati / Walikotamadya KDH Tk. II se Jawa Timur Nomor 972/597 tanggal 9 April 1996 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana ganjaran biaya operasional BP7, Sosial Politik dan Linmas Tahun Anggaran 1996/1997.
Surat dari Dirjen Sosial Politik kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur, Bupati / Walikotamadya KDH Tk. II se Jawa Timur Nomor 972/597 tanggal 9 April 1996 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan dana ganjaran biaya operasional BP7, Sosial Politik dan Linmas Tahun Anggaran 1996/1997.
Surat dari Walikotamadya KDH Tk. II Probolinggo kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : 125/457/330/1983 tanggal 30 Juli 1983 tentang laporan pemekaran wilayah Kotamadya Daerah Tingkai II Probolinggo.
Surat dari Walikotamadya KDH Tk. II Probolinggo kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : 125/457/330/1983 tanggal 30 Juli 1983 tentang laporan pemekaran wilayah Kotamadya Daerah Tingkai II Probolinggo.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Tuban kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 593/101/411.41/1991 tanggal 1 Mei 1991 tentang laporan perkembangan pembangunan Pabrik Semen Gresik di Tuban.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Tuban kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 593/101/411.41/1991 tanggal 1 Mei 1991 tentang laporan perkembangan pembangunan Pabrik Semen Gresik di Tuban.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kotamadya Dati II Madiun kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : 011/496/413.204/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang pemberitahuan pindah tempat Kantor Sosial Politik Kotamadya Dati II Madiun.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kotamadya Dati II Madiun kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : 011/496/413.204/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang pemberitahuan pindah tempat Kantor Sosial Politik Kotamadya Dati II Madiun.
Results 1 to 10 of 50