Showing 143 results
Archival description1 results with digital objects Show results with digital objects
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 133/SK/Menpen/1998 tentang Pencabutan SK Menteri Penerangan RI Nomor 184/Kep/Menpen/1998.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 133/SK/Menpen/1998 tentang Pencabutan SK Menteri Penerangan RI Nomor 184/Kep/Menpen/1998.
Instruksi Menteri Penerangan RI Nomor 08/Instruksi/Menpen/1983 tentang Operasi Penerangan mengenai kebijaksanaan moneter pemerintah.
Instruksi Menteri Penerangan RI Nomor 08/Instruksi/Menpen/1983 tentang Operasi Penerangan mengenai kebijaksanaan moneter pemerintah.
Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 01/Der/Menpen/1998 tentang Ketentuan surat izin usaha penerbitan pers.
Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 01/Der/Menpen/1998 tentang Ketentuan surat izin usaha penerbitan pers.
Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 02/Per/Menpen/1998 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai wartawan.
Peraturan Menteri Penerangan RI Nomor 02/Per/Menpen/1998 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai wartawan.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Radio–Televisi–Film Departemen Penerangan Nomor 02/Kep/Dirjen/RTF/1984 tentang Tarif siaran Iklan Komersial Radio Republik Indonesia.
Surat Keputusan Direktur Jenderal Radio–Televisi–Film Departemen Penerangan Nomor 02/Kep/Dirjen/RTF/1984 tentang Tarif siaran Iklan Komersial Radio Republik Indonesia.
Intsruksi Direktur Jenderal Penerangan Umum Nomor 34/Instruksi/Dirjen Penum/1984 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Pelayanan.
Intsruksi Direktur Jenderal Penerangan Umum Nomor 34/Instruksi/Dirjen Penum/1984 tentang Pedoman Bimbingan Teknis Pelayanan.
Surat keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jatim Nomor 157 tahun 1992 tentang Penyebutan nomenklatur Jabatan Pembantu Gubernur di Propinsi Daerah Tingkat I JawaTimur.
Surat keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jatim Nomor 157 tahun 1992 tentang Penyebutan nomenklatur Jabatan Pembantu Gubernur di Propinsi Daerah Tingkat I JawaTimur.
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 52 tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Kehumasan ( Bakohumas ) Propinsi Jatim
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 52 tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Kehumasan ( Bakohumas ) Propinsi Jatim
Surat dari Kepala Kanwil Deppen kepada kandeppen Kabupaten : Ponorogo, Lamongan, Nganjuk , Malang , Surabaya , Sumenep, dan Banyuwangi tentang penunjukan Koordinator di Wilayah Kerja pembantu Gubernur.
Surat dari Kepala Kanwil Deppen kepada kandeppen Kabupaten : Ponorogo, Lamongan, Nganjuk , Malang , Surabaya , Sumenep, dan Banyuwangi tentang penunjukan Koordinator di Wilayah Kerja pembantu Gubernur.
Results 1 to 10 of 143