Dari Kakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : W10.PR.07.10-01 tanggal 12 Januari 2000 tentang perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangn RI. Tambahkan ke clipboard ID 23500-4 DIR-SOSPOL-BK-1-I-A-9 Item 2000 - ? Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1) Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1996 tanggal 22 April 1996 tentang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa didaerah seluruh Indonesia tahun anggaran 1996/1997 Tambahkan ke clipboard ID 23500-4 DIR-SOSPOL-BK-1-I-A-6 Item ? - 1996 Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1) Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996. Tambahkan ke clipboard ID 23500-4 DIR-SOSPOL-BK-1-I-A-4 Item ? - 1995 Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1) Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 821.2/09/439.031/2000 tentang pembekuan jabatan. Tambahkan ke clipboard ID 23500-4 DIR-SOSPOL-BK-1-I-A-14 Item 2000 - ? Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1) Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur Tambahkan ke clipboard ID 23500-4 DIR-SOSPOL-BK-1-I-A-7 Item 1990 - ? Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1) Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik Tambahkan ke clipboard ID 23500-4 DIR-SOSPOL-BK-1-I-A-5 Item ? - 1995 Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1) Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur Tambahkan ke clipboard ID 23500-4 DIR-SOSPOL-BK-1-I-A-20 Item 1987 - ? Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1) Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri D1, Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur nomor 16 tahun 1986 tanggal 9 Maret 1987 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tambahkan ke clipboard ID 23500-4 DIR-SOSPOL-BK-1-I-A-19 Item 1994 - ? Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1) Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Oknum yang terlibat G30S/PKI Tambahkan ke clipboard ID 23500-4 SOSPOL4-C.6 Serie 1974 - 2003 Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
Organisasi Terlarang Tambahkan ke clipboard ID 23500-4 SOSPOL4-C.4 Serie 1974 - 2003 Bagian dariDirektorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
