Showing 50 results
Archival descriptionUraian penjelasan hasil Sidang Umum MPR tahun 1993
Uraian penjelasan hasil Sidang Umum MPR tahun 1993
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 471.2-302 tahun 1995 tentang pengukuhan Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 471.2-302 tahun 1995 tentang pengukuhan Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1996 tanggal 22 April 1996 tentang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa didaerah seluruh Indonesia tahun anggaran 1996/1997
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1996 tanggal 22 April 1996 tentang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa didaerah seluruh Indonesia tahun anggaran 1996/1997
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik.
Surat dari Direktur Tatanegara dan Hukum Internasional kepada Sdr Kepala Kanwil Departemen Kehakiman RI nomor C4.UM.02.02-59 tanggal 28 Juli 1994 tentang penyampaian Keputusan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C.27.PR.09.10 tahun 1994
Surat dari Direktur Tatanegara dan Hukum Internasional kepada Sdr Kepala Kanwil Departemen Kehakiman RI nomor C4.UM.02.02-59 tanggal 28 Juli 1994 tentang penyampaian Keputusan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C.27.PR.09.10 tahun 1994
Surat dari Direktur Jendral Sosial Politik kepada Kepala Ditsosopol Propinsi Jawa Timur nomor 220/018 tanggal 5 Januari 1993 tentang Draft II Rangcangan Kepmendagri tentang susunan organisasi Ditsospol Tk. I dan Kantor Sosial Politik Tk. II.
Surat dari Direktur Jendral Sosial Politik kepada Kepala Ditsosopol Propinsi Jawa Timur nomor 220/018 tanggal 5 Januari 1993 tentang Draft II Rangcangan Kepmendagri tentang susunan organisasi Ditsospol Tk. I dan Kantor Sosial Politik Tk. II.
Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur tentang Keputusan Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 270/1674/303/1999 tentang pembentukan staf pembantu panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur.
Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur tentang Keputusan Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 270/1674/303/1999 tentang pembentukan staf pembantu panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Blitar tentang peraturan daerah Kab.Blitar Nomor 32 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan, kantor dilingkungan Pemerintah Kab. Blitar.
Surat dari Bupati KDH Tk. II Blitar tentang peraturan daerah Kab.Blitar Nomor 32 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan, kantor dilingkungan Pemerintah Kab. Blitar.
Results 1 to 10 of 50