
Showing 33 results
Archival descriptionDari Kakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : W10.PR.07.10-01 tanggal 12 Januari 2000 tentang perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangn RI.
Dari Kakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : W10.PR.07.10-01 tanggal 12 Januari 2000 tentang perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangn RI.
Surat dari Direktur Tatanegara dan Hukum Internasional kepada Sdr Kepala Kanwil Departemen Kehakiman RI nomor C4.UM.02.02-59 tanggal 28 Juli 1994 tentang penyampaian Keputusan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C.27.PR.09.10 tahun 1994
Surat dari Direktur Tatanegara dan Hukum Internasional kepada Sdr Kepala Kanwil Departemen Kehakiman RI nomor C4.UM.02.02-59 tanggal 28 Juli 1994 tentang penyampaian Keputusan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C.27.PR.09.10 tahun 1994
Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1996 tanggal 22 April 1996 tentang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa didaerah seluruh Indonesia tahun anggaran 1996/1997
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1996 tanggal 22 April 1996 tentang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa didaerah seluruh Indonesia tahun anggaran 1996/1997
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Surat dari Kakan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kota Probolinggo kepada Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur nomor : 019/70/432.302/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang laporan pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas
Surat dari Kakan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kota Probolinggo kepada Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur nomor : 019/70/432.302/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang laporan pembentukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas
Surat dari Kakan Sosial Politik Kota Pasuruan kepada Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur nomor : 010/28/330.1/2001 tanggal 17 Pebruari 2001 tentang laporan perkembangan pembentukan Kantor/Bakesbang Kab./ Kota.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kota Pasuruan kepada Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur nomor : 010/28/330.1/2001 tanggal 17 Pebruari 2001 tentang laporan perkembangan pembentukan Kantor/Bakesbang Kab./ Kota.
Surat dari Kepaa Kantor Sosial Politik Kab.Trenggalek kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur nomor : 010/122/425.075/2001 tanggal 15 Pebruari 2001 tentang laporan perkembangan pembentukan Kantor/Badan Kesatuan Bangsa Kab./ Kota.
Surat dari Kepaa Kantor Sosial Politik Kab.Trenggalek kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur nomor : 010/122/425.075/2001 tanggal 15 Pebruari 2001 tentang laporan perkembangan pembentukan Kantor/Badan Kesatuan Bangsa Kab./ Kota.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kab.Tulungagung kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur Nomor : 010/060/424.102/2001tanggal 14 Pebruari 2001 tentang laporan perkembangan pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 2000.
Surat dari Kakan Sosial Politik Kab.Tulungagung kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur Nomor : 010/060/424.102/2001tanggal 14 Pebruari 2001 tentang laporan perkembangan pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 2000.
Results 1 to 10 of 33