Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di daerah dikeluarkan di Jakarta. Tanggal 28 September 1989
Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 1989 dan Nomor : INS-007/J.A/3/1989 tentang pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan, penangka[an/penahanan pejabat/pegawai pemerintah wilayah / daerah dalam jajaran Departemen Dalam Negeri
Instruksi Laksus Pangkopkamtib Daerah Jawa Timur No. Instr-01/Komda/VIII/1974 tanggal 6 Agustus 1974 tentang peningkatan operasionil screening terhadap tubuh aparatur pemerintah / Negara (Sipil/ABRI) dalam rangka pembersihan dari sisa-sisa G30S/PKI. Tanggal 6 Agustus 1974
Himpunan briefing Ketua Teningda Jatim pada rapat koordinasi kerja team screening daerah Jatim kwartal II tahun 1973/1974 pada tanggal 20 September 1973 di Surabaya. Instruksi/ keputusan/ radiogram untuk pedoman tugas tening komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban daerah Jatim. Tanggal 20 September 1973
Himpunan peraturan perundang-undangan yang burhubungan dengan WNRI yang tidak dapat didaftar sebagai pemilik dan penelitian serta penilaian terhadap WNRI yang terlibat G30S/PKI Gol. C yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya pada Pemilu 1977. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sosial Politik.
Peraturan Daerah Prop. Dati I Jatim Nomor 12 Tahun 1988 tentang penyelenggaraan pola tarif pelayanan rawat jalan lanjutan bagi peserta Perum Husada Bhakti di RSU Dati I Jatim. Tanggal 31 Oktober 1988
Peraturan Daerah Prop. Dati I Jatim Nomor 7, 8, 9, 11,18, 19, 20, 21 dan 24 Tahun 1987 serta Nomor I Tahun 1988. Nomor 7 tentang PD Aneka Pangan, Nomor 8 tentang PD Sarana Bangunan, Nomor 9 tentang PD Aneka Kimia, Nomor 11 tentang PD Aneka Usaha
Informasi hukum dan perundang-undangan Pemerintah Prop. Dati I Jatim edisi Triwulan III dan IV Tahun 1989 diterbitkan oleh Biro Hukum Kantor Gubernur KDH TKI Jatim
