Menampilkan 143 hasil
Deskripsi Arsip1 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital
Hukum dan Perundang-undangan
Hukum dan Perundang-undangan
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 174/Kep/Menpen/1997 tentang Penetapan Kelompencapir Teladan tahun 1997.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 174/Kep/Menpen/1997 tentang Penetapan Kelompencapir Teladan tahun 1997.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 215/Kep/Menpen/1994 tentang Pembentukan tatacara Penyelenggaraan Usaha perfilman.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 215/Kep/Menpen/1994 tentang Pembentukan tatacara Penyelenggaraan Usaha perfilman.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 16/Kep/menpen /1992 tentang Perubahan besarnya Iuran pesawat penerima televisi.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 16/Kep/menpen /1992 tentang Perubahan besarnya Iuran pesawat penerima televisi.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 170 A/Kep/1990 tentang Pedoman Penerangan Pemilihan Umum 1992.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 170 A/Kep/1990 tentang Pedoman Penerangan Pemilihan Umum 1992.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 226/Kep/Menpen/1984 tentang Penyempurnaan pasal- pasal dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor. 24/ Kep/ Menpen/ 1978.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 226/Kep/Menpen/1984 tentang Penyempurnaan pasal- pasal dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor. 24/ Kep/ Menpen/ 1978.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 62/Kep/1983 tentang Penghapusan jabatan serta pembebasan pejabat asisten menteri penerangan bidang sospol dan bidang khusus.
Surat Keputusan Menteri Penerangan RI Nomor 62/Kep/1983 tentang Penghapusan jabatan serta pembebasan pejabat asisten menteri penerangan bidang sospol dan bidang khusus.
Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 tentang perubahan atas undang-udang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 1967.
Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 tentang perubahan atas undang-udang Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 tahun 1967.
Surat dari Kepala Kanwil Deppen kepada kandeppen Kabupaten : Ponorogo, Lamongan, Nganjuk , Malang , Surabaya , Sumenep, dan Banyuwangi tentang penunjukan Koordinator di Wilayah Kerja pembantu Gubernur.
Surat dari Kepala Kanwil Deppen kepada kandeppen Kabupaten : Ponorogo, Lamongan, Nganjuk , Malang , Surabaya , Sumenep, dan Banyuwangi tentang penunjukan Koordinator di Wilayah Kerja pembantu Gubernur.
Hasil 1 s.d 10 dari 143