Menampilkan 9486 hasil

Deskripsi Arsip
Inggris
Pratinjau hasil cetak Lihat:

4248 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 1991 tentang sungai, tanggal 14 Juni 1991.
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 1991 tentang sungai, tanggal 14 Juni 1991.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 tahun 1984 tanggal 3 Desember 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah/Kelurahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 tahun 1984 tanggal 3 Desember 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah/Kelurahan.
Surat Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang pada Bupati/Walikotamadya se wilayah Pembantu Gubernur IV malang, tanggal 12 Agustus 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dilampiri salinan keputusan dimaksud.
Surat Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang pada Bupati/Walikotamadya se wilayah Pembantu Gubernur IV malang, tanggal 12 Agustus 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dilampiri salinan keputusan dimaksud.
Surat Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang pada Bupati/Walikota se wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Malang tentang pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 tahun 1999 tentang langkah-langkah peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum pada masa krisis, tanggal 12 Agustus 1999
Surat Pembantu Gubernur Wilayah IV Malang pada Bupati/Walikota se wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Malang tentang pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 tahun 1999 tentang langkah-langkah peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum pada masa krisis, tanggal 12 Agustus 1999
Surat Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. Abdul Hamid M., pada Bupati Malang tanggal 12 April 2000 tentang persetujuan pengesahan keputusan Desa Kedungpedaringan Kecamatan kepanjen tanggal 22 Juni 1999 Nomor 03 Tahun 1999, disertai surat Pembantu Gubernur Wilayah IV-Malang pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 4 Mei 2000, perihal yang sama.
Surat Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. Abdul Hamid M., pada Bupati Malang tanggal 12 April 2000 tentang persetujuan pengesahan keputusan Desa Kedungpedaringan Kecamatan kepanjen tanggal 22 Juni 1999 Nomor 03 Tahun 1999, disertai surat Pembantu Gubernur Wilayah IV-Malang pada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang tanggal 4 Mei 2000, perihal yang sama.
Keputusan Walikotamadya Probolinggo Nomor : 17 tahun 1993 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 18 Februari 1993
Keputusan Walikotamadya Probolinggo Nomor : 17 tahun 1993 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Desa, tanggal 18 Februari 1993
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur PERIODE 1987 - 2010
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur PERIODE 1987 - 2010
Sekretariat
Sekretariat
Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (Buku 1)
Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (Buku 1)
Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor 412.1/553/424.083/2002 Tentang Data desa miskin selingkar hutan dan data desa miskin perbatasan antar kabupaten dan antar provinsi.
Surat dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor 412.1/553/424.083/2002 Tentang Data desa miskin selingkar hutan dan data desa miskin perbatasan antar kabupaten dan antar provinsi.
Hasil 1 s.d 10 dari 9486