Hasil pemeriksaan pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tk.II Bojonegoro tentang tata administrasi dan pelaksanaan program pembangunan proyek-proyek.
Surat dari Pembantu ubernur Bojonegoro, Drs. Boedi Sanjoto, tentang Keputusan Pembantu ubernur Bojonegoro nomor 57 tahun 1994 tentang pembentukan tim penilai hasil pembangunan bidang program pembangunan desa / kelurahan tingkat Pembantu Gubernur Bojonegoro tahun 1994.
Keputusan Bupato Kepala Daerah Tingkat II Lamongan, No.275 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Unit Program Proyek Perbaikan Kampung Urban V di Kota Lamongan, Daftar Personalia Pelaksanan Proyek Bantuan Pembangunan Desa 1981/1982.
Surat dari CV. Wijaya Tuban kepada Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Tuban, tanggal 04 September 1981 tentang bantuan pembangunan daerah TK II Tuban tahun 1981/1982
Surat dari Pemda Tuban Drs. Soerjono kepada Kepala Direktorat pembangunan desa Provinsi Jatim, bulan Mei 1988 – Maret 1989, tentang pelaksanaan proyek PBKI
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan (Drs. Prajitno), No. 40 Tahun 1982, Tanggal 18 Maret 1982, Tentang Penunjukkan Pejabat Yang Berwewenang Menandatangani Keputusan Otorisasi (SKO) Tahun Dinas 1982/1983
Surat dari Pembantu Gubernur di Bojonegoro, Drs. R. Soehartono, tentang laporan pelaksanaan pilihan Kepala Desa Wilayah Kerja Pembantu Gubernur di Bojonegoro. Tanggal 23
Surat dari Noer Irawan, SH di Temayang Bojonegoro kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro tanggal 15 Oktober 1990 tentang calon kepala Desa Pandantoyo tidak sesuai dengan UndangUndang yang berlaku.
Surat dari Sekretaris Wilayah daerah Kabupaten daerah Tingkat II Tuban, Drs. Achmad Ali, an. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I jawa Timur nomor : KPG Wilayah I Bojonegoro | 70 140/1568/411.11/1991 tanggal 30 Maret 1991 tentang daftar keadaan data potensi kelurahan/desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban.
Surat dari sekretasi wilayah/daerah Drs. Soedjito kepada Bupati Kepala Daerah TK II Pacitan tanggal 9 Juli 1992 tentang penyerahan pengelolahan tanah kas desa
