FondsDIR-SOSPOL-BK-1 - Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1)
SubfondsI - TATA USAHA
SeriesA - Perencanaan dan Perundang-Undangan
4 more...
Item5 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Item6 - Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1996 tanggal 22 April 1996 tentang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa didaerah seluruh Indonesia tahun anggaran 1996/1997
Item7 - Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
Item8 - Surat dari Direktur Tatanegara dan Hukum Internasional kepada Sdr Kepala Kanwil Departemen Kehakiman RI nomor C4.UM.02.02-59 tanggal 28 Juli 1994 tentang penyampaian Keputusan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C.27.PR.09.10 tahun 1994
Item9 - Dari Kakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : W10.PR.07.10-01 tanggal 12 Januari 2000 tentang perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangn RI.
Item10 - Surat dari Kepala Biro Hukum kepada Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 974/12199/014/1993 tanggal 8 Juli 1993 tentang peraturan daerah Kab.Dati II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi.
Item11 - Surat dari Direktur Jendral Sosial Politik kepada Kepala Ditsosopol Propinsi Jawa Timur nomor 220/018 tanggal 5 Januari 1993 tentang Draft II Rangcangan Kepmendagri tentang susunan organisasi Ditsospol Tk. I dan Kantor Sosial Politik Tk. II.
Item12 - Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur tentang Keputusan Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 270/1674/303/1999 tentang pembentukan staf pembantu panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur.
Item13 - Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur kepada Sdr. Kakan Sosial Politik Kab./ Kodya se-Jawa Timur nomor : 303/1989 tanggal 19 Januari 1989 tentang surat edaran Dirjen PPG Departemen Penerangan kepada seluruh penerbit pers/penerbitan non pers dan percetakan
7 more...

Reports

Dari Kakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : W10.PR.07.10-01 tanggal 12 Januari 2000 tentang perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangn RI.