Showing 1866 results

Archival description
Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur
Print preview View:
Ascending

4 results with digital objects Show results with digital objects

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri D1, Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur nomor 16 tahun 1986 tanggal 9 Maret 1987 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Seri D1, Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur nomor 16 tahun 1986 tanggal 9 Maret 1987 tentang perubahan ketiga Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
Uraian penjelasan hasil Sidang Umum MPR tahun 1993
Uraian penjelasan hasil Sidang Umum MPR tahun 1993
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur seri D, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 9 September 1987 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih Propinsi Jawa Timur
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 471.2-302 tahun 1995 tentang pengukuhan Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat.
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 471.2-302 tahun 1995 tentang pengukuhan Dewan Pengurus Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa Pusat.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor 07 Tahun 1995 tentang pelaksanaan pembinanan persatuan dan kesatuan bangsa dan pembinaan perlindungan masyarakat didaerah seluruh Indonesia Tahun Anggaran 1995/1996.
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Nomor 153 Tahun 1995 / nomor Kep./12/XII/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 PNPS Tahun 1963 tentang kegiatan Politik
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1996 tanggal 22 April 1996 tentang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa didaerah seluruh Indonesia tahun anggaran 1996/1997
Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 1996 tanggal 22 April 1996 tentang pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa didaerah seluruh Indonesia tahun anggaran 1996/1997
Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
Surat dari Direktur Tatanegara dan Hukum Internasional kepada Sdr Kepala Kanwil Departemen Kehakiman RI nomor C4.UM.02.02-59 tanggal 28 Juli 1994 tentang penyampaian Keputusan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C.27.PR.09.10 tahun 1994
Surat dari Direktur Tatanegara dan Hukum Internasional kepada Sdr Kepala Kanwil Departemen Kehakiman RI nomor C4.UM.02.02-59 tanggal 28 Juli 1994 tentang penyampaian Keputusan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C.27.PR.09.10 tahun 1994
Dari Kakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : W10.PR.07.10-01 tanggal 12 Januari 2000 tentang perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangn RI.
Dari Kakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : W10.PR.07.10-01 tanggal 12 Januari 2000 tentang perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangn RI.
Results 11 to 20 of 1866