- FondsBPM1 - Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur (Buku-1)
- SubfondsI - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- Series4 - Tahun 1987
- 142 more...
- Item186 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jawa Timur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tentang permohonan hak guna bangunan (HGB) PT. Inhutani I Kabupaten Dati II Gresik, Surabaya 16 Mei 1991
- Item187 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jatim kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tentang permohonan hak guna bangunan PT. Aneka Oceanic Prima Kabupaten Pasuruan, Surabaya 17 Mei 1991
- Item188 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jatim kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tentang permohonan hak guna bangunan (HGB) PT. Jatimas Bukit Agung Kabupaten Gresik, Surabaya 23 Mei 1991
- Item189 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jatim kepada Direktur PT. Seamatel Suratbaya tentang permohonan hak guna bangunan (HGB), Surabaya 24 Mei 1991
- Item190 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jatim kepada Direktur PT. Citra Aroma Abadi tentang ketentuan proyek bidang usaha industri pengolahan kopi Kabupaten Sidoarjo, Surabaya 31 Mei 1991
- Item191 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jatim kepada Direktur PT. Intelligenindoo Surabaya tentang permohonan hak guna bangunan (HGB), Surabaya 1 Juni 1991
- Item192 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jatim kepada Direktur Utama PT. Perusahaan Dagang dan Industrii Rajin Surabaya tentang penyampaian SK. Tentang pemberian izin lokasi/ letak tepat dan pembebasan/pembelian tanah, Surabaya 1 Juni 1991
- Item193 - Surat dari Bupati Kdh. Tk. II Gresik kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tk. I Jatim tentang ijin mendirikan bangunan tambahan perusahan industri kayu lapis dan pabrik arang di Desa Indro/Sidorukun Kec. Kenomas, Kab. Gresik
- Item194 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Jatim kepada Hikoma A.G. Swiss Menteng Jakarta Pusat tentang surat pemberitahuan persetujuan Presiden, Jakarta 23 Juni 1991.
- 213 more...