- FondsDIR-SOSPOL-BK-1 - Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur (Buku-1)
- SubfondsI - TATA USAHA
- SeriesA - Perencanaan dan Perundang-Undangan
- 6 more...
- Item7 - Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur Nomor 457 tahun 1990 tentang panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur
- Item8 - Surat dari Direktur Tatanegara dan Hukum Internasional kepada Sdr Kepala Kanwil Departemen Kehakiman RI nomor C4.UM.02.02-59 tanggal 28 Juli 1994 tentang penyampaian Keputusan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Nomor : C.27.PR.09.10 tahun 1994
- Item9 - Dari Kakan Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Gubernur KDH Tk. I Jawa Timur nomor : W10.PR.07.10-01 tanggal 12 Januari 2000 tentang perubahan nomenklatur Departemen Kehakiman RI menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangn RI.
- Item10 - Surat dari Kepala Biro Hukum kepada Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 974/12199/014/1993 tanggal 8 Juli 1993 tentang peraturan daerah Kab.Dati II Banyuwangi Nomor 5 Tahun 1993 tentang pengaturan dan penataan makam dalam wilayah Kab.Dati II Banyuwangi.
- Item11 - Surat dari Direktur Jendral Sosial Politik kepada Kepala Ditsosopol Propinsi Jawa Timur nomor 220/018 tanggal 5 Januari 1993 tentang Draft II Rangcangan Kepmendagri tentang susunan organisasi Ditsospol Tk. I dan Kantor Sosial Politik Tk. II.
- Item12 - Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur tentang Keputusan Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur nomor : 270/1674/303/1999 tentang pembentukan staf pembantu panitia pertimbangan daerah Propinsi Jawa Timur.
- Item13 - Surat dari Kadit Sospol Propinsi Jawa Timur kepada Sdr. Kakan Sosial Politik Kab./ Kodya se-Jawa Timur nomor : 303/1989 tanggal 19 Januari 1989 tentang surat edaran Dirjen PPG Departemen Penerangan kepada seluruh penerbit pers/penerbitan non pers dan percetakan
- Item14 - Keputusan Bupati Banyuwangi nomor : 821.2/09/439.031/2000 tentang pembekuan jabatan.
- Item15 - Surat dari Bupati KDH Tk. II Blitar tentang peraturan daerah Kab.Blitar Nomor 32 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan, kantor dilingkungan Pemerintah Kab. Blitar.
- 5 more...