Pada masa Pemerintahan Orde Baru (1966-1998) berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK), adalah merupakan suatu langkah untuk menuju kepada univikasi hukum nasional di bidang Kehutanan, dan merupakan induk peraturan perundangan yang mengatur berbagai bidang dalam kegiatan kehutanan, Sebelum lahirnya Undang Undang Pokok Kehutanan tersebut, kegiatan kehutanan hanya terpusat pada hutan kayu jati di Jawa, yang sudah mengalami penebangan kayu selama ber abad-abad, Kerusakan hutan alam jati oleh VOC selama abad ke-17 dan 18 berhasil diperbaiki oleh Pemerintah Hindia Belanda sepanjang abad ke-19, Selama abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda sudah mulai mempersiapkan pengelolaan hutan di luar Jawa. Batas batas kawasan hutan sudah hampir seluruhnya dirancang diatas kertas, bangsa Belanda melaksanakan pengelolaan hutan besar-besaran di luar Jawa, Sedangkan di luar Jawa penebangan kayu dilakukan oleh perusahaan perusahaan kecil dan masyarakat, sehingga saat itu pengelolaan hutan di Jawa di limpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PN Perhutani dan beberapa daerah yang berlokasi di wilayah Kalimantan dan di tetapkan menjadi bagian dari areal yang dikelola PN Perhutani. Pada tahun 1972 PN Perhutani yang berlokasi di Kalimantan di bubarkan karena belum mampu menghandel alat-alat modern untuk pengelolaan kayu. Pada waktu itu pengelolaan hutan di luar Jawa belum mengalami perubahan dengan masuknya cara pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Untuk melaksanakan Undang-Undang Pokok Kehutanan tersebut telah dikeluarkan serangkaian peraturan pelaksanaannya, dapatlah dipahami bahwa keberadaan Undang-Undang Pokok Kehutanan tersebut lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan upaya konservasi.
Arsip-arsip dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Jawa Timur keberadaanya disimpan di depo arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebanyak 32 Box ( 6 M L) , periode 1983 - 1998 berisikan tentang Laporan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kehutanan di Jawa Timur, Konservasi sumber Daya Alam, Rehablilitasi dan Reboisasi Lahan, Pengukuhan dan Tata Guna Hutan, pemetaan dan Pengukuran, serta Pengusahaan Hutan, Tindak Pidana Bidang Kehutanan, Penanggulangan pencurian kayu di sekitar hutan. Penanganan dan pemanfaatan Kerbau Liar di Taman Nasional Baluran, permohonan kepemilikan Senjata Api bagi Polisi Hutan (Jagawana), Pengelolaan Taman Wisata Alam dan pemanfaatan Taman Hutan Raya, Surat Keterangan Angkut Satwa, Pinjam Pakai Tanah Kawasan Hutan, kegiatan pendampingan masyarakat, data potensi dan luasan lahan basah.