- FondBPM1 - Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Timur (Buku-1)
- SubfondI - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- Serie3 - Tahun 1974
- 32 lebih...
- Item36 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Pimpinan Primkopal Juanda Lanud AL Juanda di Surabaya tentang ijin usaha Bidang usaha Angkutan Taxi Airport, tanggal 3 Agustus 1985
- Item37 - Surat dari Kepala DPU seksi Pengairan Laongan kepada Kepala DPU Pengairan Bojonegoro tentang permohonan ijin bangunan PT. Petrokimia Gresik, permohonan ijin pemakaian air kalisolo, persetujuan ijin lokasi. Permohonan pendaftaran hak/sertifikat, tanggal 27 September 1985
- Item38 - Surat dari Kantor Agraria Kabupaten Pasuruan No. 593.5564.4/454-44/1985 tentang ijin bangunan risalah pemeriksaan tanah, permohonan HGB, pendapatan tanah PT. Food Spelitas Indonesia Desa Tanggulangin, Kec. Kejayan Kab. Pasuruan
- Item39 - Surat dari Gubernur Jawa Timur Kepala Direktur PT.uraya Utama Jaya Ji. Imam Bonjol/15 Surabaya No. BKPMD/ 6/ RER/1501/1980 tentang persetujuan atas rencana proyek lokasi/ sisi dan ijin pembebasan tanah
- Item40 - Keputusan KDH Tingkat II Sidoarjo No. 503 / 1533/413, 14/ BPPMD/1987 tentang pemberian ijin pendirian perusasahaan yang dilakukan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur PT Alisindo Perkasa tanggal 19 Januari 1986
- Item41 - Surat dari Badan koordinasi Penanaman Modal Jakarta Kepada PT Dimas Shrpyard tentang ketentuan Proyek bidang usaha pembuatan dan reparasi Kapal Industri Surabaya 19 April 1986
- Item42 - Surat dari PT Petrowidats Kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur tentang permohonan ijin lokasi Pendirian Pabrik Plastik
- Item43 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepada Pimpinan Kota Mas Agung Furiture Surabaya tentang ijin usaha tetap dalam rangka PMDM tanggal 1 Desember 1986
- Item44 - Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop Jatim kepada Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim. No. 593.4/1258/230/1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang upaya mendorong eksport non migas serta memperlancar pelayanan penanaman Modal di daerah, - Evaluasi Pelaksanaan Permendagri No. 12 tahun 1984 tentang lamanya proses perijinan daerah pada tahun 1985-1986