- FondGARAM2 - PT. Garam Indonesia (persero) Buku-2
- Subfond1 - PERIODE PERUSAHAAN GARAM DAN SODA NEGERI 1952 – 1961
- SerieA - PERATURAN PERUNDANGAN
- 41 lebih...
- Item614 - Surat dari Wakil Kepala Perusahaan Pembikinan Garam kepada Kepala Pabrik Garam Kalianget, dll No. 3948.A2/1e tanggal 2 Nopember 1955 tentang Pengumuman Kepala Kantor Imigrasi Surabaya tentang penertiban penggunaan formulir-formulir imigrasi
- Item615 - Salinan Keputusan Perdana Menteri Rl No. 12/PM/KB/1958 tentang Panitya Penguasa KPM tanggal 4 Maret 1958
- Item616 - Salinan Keputusan Perdana Menteri Rl No. 27/P.M./KB/1958 tentang penempatan perusahaan-perusahaan pelayaran, galangan kapal dan muatan kapal laut yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 ( LN 1954 No. 107 ) milik Belanda di bawah Penguasaan Pemerintah Rl tanggal 31 Mei 1958
- Item617 - Surat dari Perdana Menteri kepada Penguasa Perang Pusat/KSAD di Jakarta. No. 12975/1958 tanggal 16 April 1958 tentang larangan pengawasan perijinan pemindahan dan pembebanan hak atas perusahaan-perusahaan Belanda dan barang-barang milik perusahaan/perseorangan warga negara Belanda
- Item618 - Turunan surat dari Perdana Menteri kepada Penguasa Perang Pusat/KSAD di Jakarta. No. 16/ 9101/1958 tanggal 18 Maret 1958 tentang penghentian pemberian ijin pemindahan hak perusahaan Belanda.
- Item619 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1954 tanggal 21 Mei 1954 tentang susunan dan peraturan pekerja Badan Penyelenggara Urusan Rekonstruksi
- Item620 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1954 tanggal 21 Mei 1954 tentang cara bekerja anggota Staf Interdepartmental pada Direktur BRN
- Item621 - Salinan dari Kepala Perusahaan Pembikinan Garam kepada Penguasa Pegaraman Sumenep dll. No. 3263.A2/1e tanggal 10 September 1955 tentang statement bersama Kementrian agama dan PHI
- Item622 - Surat dari Wakil Kepala Perusahaan Pembikinan Garam kepada Kepala Pabrik Garam Kalianget. No. 150.A2/15b tanggal 12 Januari 1956 tentang penetapan Menteri Agama tanggal 24 Desember 1955 No. 26/1955 tentang ketentuan-ketentuan bagi pegawai negeri yang hendak pergi beribadah haji dalam tahun 1956
- 58 lebih...