- FondKPG2 - Kantor Pembatu Gubernur Wilayah II Bojonegoro
- SubfondE - HUKUM
- Serie1 - Masalah Pertanahan / Aset
- 88 lebih...
- Item576 - Formulir radiogram dari Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkai I Jawa Timur untuk Bupati Tingkat II Tuban pada tanggal 9 oktober
- Item577 - Surat dari Sekertaris Wilayah/Daerah Tuban Drs. Achmad Ali kepada Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkai I Jawa Timur pada tanggal 26 februari 1991 tentang laporan penyelesaian tahap pertama sengketa pelebaran jalan veteran Kabupaten Tuban
- Item578 - Surat dari Pemda Lamongan Ambjah, SH. Kepada Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkai I Jawa Timur pada bulan januari sampai maret 1991 tentang pengadaan tanah kas desa
- Item579 - Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Drs. Achmad Ali SH. Kepada PT. Semen Gersik pada tanggal 17 mei 1991 tentang tanah kas desa yang terkena pembangunan pabrik Semen PT. Seemen Gersik
- Item580 - Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Drs. Achmad Ali SH kepada Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkai I Jawa Timur pada tanggal 15 agustus 1991 tentang pelaksanaan fungsi tanah bengkok atau tanah yang dikuasai pemerintah desa sebagai tanah kas desa
- Item581 - Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Drs. Achmad Ali SH kepada Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkai I Jawa Timur pada tanggal 20 november 1991 tentang laporan tanah kas desa yang terkena proyek Semen Gersik
- Item582 - Surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Sjoekoer S. Kepada Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkai I Jawa Timur pada 11 januari 1992 tentang tanah kas desa yang terkena proyek semen gersik di Kecamatan Merakurak, Kecamatan Kerek dan Kecamatan Jenuh
- Item583 - Surat dari Kepala Kantor Sosial Politik Tuban kepada Kadit sosial politik Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 maret 1992 tentang pelaksanaan pemberian ganti rugi tanah untuk lokasi PT. Semen Gersik
- Item584 - Surat dari Sekertaris Daerah Tuban Achmad Ali SH. Kepada Kepala Gubernur Kepala Daerah Tingkai I Jawa Timur pada bulan januari KPG Wilayah I Bojonegoro | 97 sampai juni 1992 tentang laporan wewenang kejaksaan dalam perkara gugatan perdata dan sengketa tata usaha negara
- 40 lebih...