- FondKPG-KEDIRI - Kantor Pembatu Gubernur Kediri
- subfondsG - HUKUM, KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- 7 lebih...
- Item424 - Surat Sekretaris Wilayah Daerah Kediri, Drs. Untung Hadiwidjaja pada Gubernur Jawa Timur perihal Laporan pelaksanaan dan pemantapan hukum peradilan tata usaha negara bagi aparatur pemerintahan Daerah Tingkat II, tanggal 28 September 1990.
- Item425 - Surat Asisten I Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Jawa Timur, Drs. Soedjito kepada Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Surabaya, tanggal 12 Agustus 1991
- Item426 - Surat Kepala kantor Sosial Politik Kab. Nganjuk, Drs. Moestopo pada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk perihal penyampaian surat keterangan kesetiaan terhadap negara RI an. Sie Eng Swie, tanggal 3 Oktober 1985
- Item427 - Surat Kepala kantor Sosial Politik Kab. Nganjuk, Drs. Moestopo pada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk perihal penyampaian surat keterangan kesetiaan terhadap negara RI an. Tio Hwa Tjin dan Tio Hwa Sieng, tanggal 11 Oktober 1985.
- Item428 - Surat Sekretaris Wilayah/Daerah Jawa Timur, Drs. Soemarjono Hadikoesoemo pada Bupati/walikota Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur perihal Peningkatan Pelaksanaan Upaya Hukum Dalam Rangka Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal, tanggal 27 Desember 1985.
- Item429 - Laporan Sekretaris Wilayah Kota Kediri, Drs. Soetadji pada Gubernur Jawa Timur perihal pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembentukan Kadarkum di Kota Kediri, tanggal 20 September 1990.
- Item429 - Laporan Sekretaris Wilayah Kota Kediri, Drs. Soetadji pada Gubernur Jawa Timur perihal pelaksanaan penyuluhan hukum dan pembentukan Kadarkum di Kota Kediri, tanggal 20 September 1990.
- Item430 - Laporan Sekretaris Kota Kediri, Drs. Soetadji pada Gubernur Jawa Timur perihal penyuluhan hukum dan pembentukan Kadarkum, tanggal 2 Oktober 1990
- Item431 - Surat Sekretaris Wilayah Daerah Propinsi Jawa Timur, Drs. Soeprapto pada Bupati/Walikotamadya se-Jawa Timur perihal pemantapan persiapan penerapan Peradilan Tata Usaha Negara di lingkungan Aparatur Negara, tanggal 16 Januari 1991
- 1 lebih...